Memperkuat Monitoring untuk Mempertahankan SDM Orang Asing

Memperkuat Monitoring untuk Mempertahankan SDM Orang Asing
Pembayaran Gaji Melalui Rekening Bank dan Kewajiban Pelaporan Berkala
Pembuatan Rencana Bantuan Kehidupan

Pemerintah Jepang pada tanggal 15, telah mengedarkan peraturan menteri didalam rangka memperluas penerimaan orang asing sejak bulan April. Mengenai orang asing yang bekerja di Jepang dengan status izin tinggal yang baru , maka kepada perusahaan penerima tenaga kerja tersebut wajib untuk melakukan pembayaran gaji melalui bank dan memberikan laporan secara berkala ke Kantor Pengawasan Imigrasi Setempat. Jadi jika dibanding dengan sistem yang lama, maka akan memudah pemerintah di dalam memonitoring kondisi perekrutan sehingga bisa menjaga pekerja asing.

Diberlakukan undang-undang pengawasan imigrasi pada tanggal 1 April. Sehingga orang asing yang memiliki keahlian dan level bahasa Jepang tertentu dapat bekerja di Jepang dengan memperoleh status izin tinggal yang baru yaitu “Tokuteigino”. Dengan bisanya melaksanakan pekerjaan sederhana ( tanjun rodo ), maka akan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di Jepang.

Untuk tahun pertama , tahun 2019 ini maka diperkirakan maksimal 47550 orang ,di dalam 5 tahun dapat menerima pekerja asing sebanyak 345000.

Pada peraturan pemerintah yang telah diedarkan pada tanggal 15, telah ditunjukkan mengenai standar tunjangan untuk pekerja asing dan lingkungan pekerjaan. Dan menjadi aturan yang harus ditaati oleh perusahaan yang memperkerjakan.

Perusahaan setiap semester wajib melaporkan jumlah pekerja yang diterima dan kondisi pembayaran gaji ke kantor pengawasan imigrasi setempat. Untuk menghindari terjadi gaji yang tidak dibayar maka wajib membayarkan gaji melalui rekening bank. Kemudian juga harus memberikan dokumen yang menunjukan perkiraan jumlah yang dibayarkan pada buku besar gaji dan surat keterangan jumlah gaji yang dibayarkan actual.

Alasan dilakukannya tindakanya penjagaan ini karena adanya masalah pada regulasi ginojisshusei pada saat ini yang menjadi sumber supply tenaga kerja secara subtansial. Pada rapat revisi undang-undang imigrasi tahun lalu , telah diketahui bahwa gaji tidak dibayar dan gaji rendah telah menjadi penyebab peserta magang mangkir. Di dalam sistem ginojisshu pada prinsipnya gaji dibayar dengan uang . Tetapi ditemukan kasus ada pengutan dari broker yang tidak sesuai.

Sebagai penanganan pemerintah terhadap untuk kasus pembayaran gaji yang tidak sesuai, sama dengan ginojissusei sebelumnya. Kantor Pengawasan Imigrasi setempat dan Department Pengawasan Standar Ketenagakerjaan akan melakukan bimbingan dan advice kepada perusahaan. Jika tidak juga mentaatinya maka akan dikenakan penalty, dan penghentian penerimaan orang asing selama 5 tahun.

Dengan adanya permintaan transfer gaji harus melalui rekening bank dan mensubmit buku besar gaji maka fungsi pemeriksaan oleh pemerintah berjalan. Dan diharapkan perusahaan memiliki kesadaran terhadap pengawasan dan dapat menekan terjadi tindakan yang tidak sesuai.

Kemudian , juga telah diperkuat bantuan kehidupan untuk kehidupan orang asing. Pemerintah juga meminta kepada perusahaan tentang bagaimana perencanaan mendukung kehidupan, perihal pekerjaan dan pembelajar bahasa Jepang bagi pekerja. Perusahaan harus menunjuk petugas yang melaksanakan menerima konsultasi dari pekerja, membantu prosedur ,dan penanggungjawab bantuang dengan pekerjaan memeriksa kondisi pelaksanaan bantuan dan memberikan bimbingan. Pengawasa lapangan dan orang asing secara berkala melakukan

Menurut penasehat Mr.A pada Nomura Research Institute yang juga mantan Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi mengatakan “ sekarang sedang dilaksanakan tindakan yang tepat dengan pola yang dibentuk untuk mencegah gaji tidak dibayar dan adanya pungutan yang tidak sesuai.

Selain itu menurut Mr.A “ juga perlu diperhatikan terkait adanya pengurangan biaya-biaya kemudian sehingga terjadi takehomenya jadi berkurang banyak, Jadi sangat bergantung kepada pengetatan pengawasan oleh pemerintah supaya aturan tidak dilanggar.

Kemudian untuk kelengkapan organisasi yang dapat menerima pekerja asing di daerah-daerah Jepang juga menjadi pekerjaan mendesak yang harus dilaksanakan. Pemerintah merencanakan membuat Pusat Konsultasi terintegrasi bagi pekerja asing pada 100 lokasi di daerah Jepang. Tetapi menurut Kementerian Hukum pada tanggal 15, bantuan dana untuk pembuatan pusat konsultasi hanya berhenti sampai 37 saja. Sehingga terlihat banyak pemerintah daerah tidak bisa mempersiapkan personil yang bisa menanangi pekerja asing ketian regulasi diberlakukan pada bulan april.

Diterjemah dari Koran Nihon Keizai Shinbun
16 Maret 2019.

Bulan Legal Support Office.
141-0031 Tokyo Shinagawa-ku Nishi Gotanda 1-4-8
Shuwa Gotandamae Residence Room No.413

TEL : 03-6875-8237
MOBILE ; 070-6979-2664

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Jika anda memiliki pertanyaan seputar Visa
seperti Visa Kerja, Visa Pelajar, dan Certificate of Eligibility,
dan Permanent Resident, silahkan hubungi kami .

Kami senang bisa jika bisa membantu Anda.

Salam hangat,

Shimoda
Imigration Lawyer