Memperluas Penerimaan Orang Asing、 Menjadi Fokus Rapan Dewan Luar Biasa

MEMPERLUAS PENERIMAAN ORANG ASING
Menjadi Fokus Rapan Dewan Luar Biasa

Pemerintah Jepang, pada tanggal 25 telah menetapkan detail dari regulasi baru menurut undang-undang pengawasan ke imigrasian yang telah direvisi. Dan telah menetapkan sejak April 2019 sampai 5 tahun kedepan maksimal dapat menerima tenaga kerja asing sebanyak 340.000,-dan saat ini sedang dipromosikan supaya pemerintah daerah dan perusahaan dapat melaksanakan persiapan．Juga telah ditetapkan kebijakan dasar mengenai pelaksanaan status izin tinggal baru dibuat yaitu Tokutei Gino, dan kebijakan untuk setiap bidang dari 14 bidang yang diperkirakan menerima status izin tinggal tersebut.

Direncanakan penerimaan tenaga kerja asing dalam 5 tahun kedapan maksimal 340.000, orang , dan telah dituliskan mengenai aktivitas yang akan dilakukan supaya tenaga kerja tidak hanya akumulasi di daerah kota besar. Telah ditetapkan 126 item pengatasan menyeluruh untuk mendukung kehidupan orang asing. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan bahwa item –item tersebut telah mencakup isi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan regulasi secara tetap berdasarkan temuan pada rapat dewan luar biasa.

Undang-undang pengawasan imigrasi yang telah dibuat pada rapat dewan luar biasa, tidak ada ketentuan tentang batasan maksimal penerimaan tenaga kerja asing dan tindakan penyebaran ke daerah-daerah.Pemerintah sudah memperjelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan.Dan partai oposisi sudah mengkritik bahwa usulan undang-undang setengah matang.

Setelah penetapan detail regulasi , kepala legislasi Fukuyama Tetsuro, mengatakan “isi yang jelas tersebut masih abstrak belum konkrit “, sementara Koike Hikaru Kepala Sekretaris Partai Komunis mengatakan bahwa “Usulan undang-undang itu sendiri setengah matang. Jika dilihat dari penetapan sampai hari ini, masih belum matang.

Juga ada kebijakan yang tidak keburu dipersiapkan sampai dengan pelaksanaan pengesahaan undang-undang pada bulan April 2019. Ujian kemampuan untuk mendapatkan status izin tinggal dengan “ Tokutei Ginou No.1 “ , samapai dengan bulan April 2019, yang bisa dilaksanakan adalah ; bidang Care Giver, penginapan,makanan dan minuman. Untuk 11 item sisanya , akan padat dengan aktifitas mempersiapkan isi ujian supaya dapat dilaksanakan dalam tahu 2019.
Pemerintah, dalam rangka mencegah penyalahgunaan asuransi kesehatan , pemerintah akan mengusulkan usulan revisi undang-undang yang terkait dengan
Usulan revisi undang-undang asuransi kesehatan pada rapat dewan luar biasa.　Arahannya adalah keluarga tanggungan yang menggunakan asuransi hanya keluarga yang tinggal di Jepang. Tetapi, evaluasi usulan anggaran 2019 menjadi kegiatan utama sampai dengan bulan maret. Sehingga tidak keburu untuk memulai regulasi sampai dengan bulan April 2019.

Yang khususnya menjadi fokus perdebatan pada rapat dewan luar biasa adalah tindakan untuk menghindari menumpuknya SDM orang asing di kota-kota besar.

Pemerintah berusaha untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk sebagai kebijakan dasar. Persentase pencarian informasi kerja efektif , pada 47 kota dan provinsi di Jepang, 1 kali lipat melebihi jumlah pencari kerja. Sehingga kekurangan tenaga kerja menjadi masalah serius di Jepang. Tetapi, jika SDM berkumpul di wilayah kota besar, seperti Tokyo dengan gaji yang besar sehingga masalah kekurangan tenaga kerja tidak akan dihilangkan di wilayah daerah-daerah.

Untuk itu, Pemerintah sebagai tindakan praktis telah membuat regulasi dengan menggunakan uang insentif dari keuangan daerah. Dan juga telah diluncurkan kebijakan , supaya SDM orang asing tidak bergantung pada satu wilayah atau satu bidang industry, dengan cara memeriksa setiap 3 bulan pada setiap bidang kerja, dan mengumumkan ke public.

Juga ada suara dari pemerintah daerah untuk mengambil tindakan fiscal untuk memperluas penerimaan tenaga kerja asing. Belum diketahui pasti dimana penumpukan tenaga kerja , pada wilayah mana.

Undang-undang dasar Jepang menjamin kebebasan untuk pindah tempat tinggal dan dan kebebasan memilih pekerjaan. Tetapi, belum bisa diperkirakan, melalui tindakan pemerintah sampai sejauh mana bisa bisa mengontrol. Kabinet pada jumpa pers tanggal 25 telah menunjukan pemikiran untuk memprogres tindakan supaya orang asing betah tinggal di daerah dengan mendirikan pusat konsultasi kehidupan dan melengkapi fasilitas kesehatan . Juga mengatakan “ kami akan mengambil tindakan sesuai waktu yang dibutuhkan jika sudah ada tindakan tindakan pengatasan yang bersifat sementara. DST.

Artikel ini diterjemahkan dari Koran Nihon Keizai Shinbun , 26 Desermber 2018.

Oleh :
Bulan Legal Support Office.

141-0031 Tokyo Shinagawa-ku Nishi Gotanda 1-4-8
Shuwa Gotandamae Residence Room No.413

TEL : 03-6875-8237
MOBILE ; 070-6979-2664